Inilah.com - Terkini

---

• Pengusaha Transportasi Senang Inspeksi Kemenhub
• Ini Alasan DPRD DKI Tolak RAPBD 2015
• Soal SK Menkumham, Golkar Kubu Ical Tunggu PTUN
• Bio Paulin Jadi WNI, Pemain Persipura Bersyukur
• DKI Hibah Rp 1,2 T untuk Pembangunan Waduk Ciawi

Pengusaha Transportasi Senang Inspeksi Kemenhub Posted: 23 Mar 2015 07:01 AM PDT INILAHCOM, Jakarta - DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendukung penuh pelaksanaan inspeksi keselamatan kendaraan gelaran Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Itu karena saat kendaraan sampai mengalami kecelakaan, perusahaan yang nantinya justru mengalami kerugian. "Kegiatan ini sangat baik. Kita sebagai pelaku usaha mendukung kegiatan ini. Karena kalau sampai kendaraan milik kita mengalami kecelakaan kerugiannya bisa ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, dan itu kami yang tanggung," jelas Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena, di Jakarta, Senin (23/03/2015). Eka juga mengatakan pengusaha juga mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimum oleh perusahaan angkutan. Namun, papar dia, untuk mencapai hal tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. "PO bisa penuhi layanan standar minimal jika pemerintah menyesuaikan tarifnya," terang dia. "Sebenarnya, menaikkan tarif angkutan bukan satu-satunya instrumen agar pengusaha bisa bertahan dengan tekanan kenaikan biaya-biaya operasional. Misalnya melalui kebijakan fiskal dan perpajakan," imbuh dia. [aji]

Ini Alasan DPRD DKI Tolak RAPBD 2015 Posted: 23 Mar 2015 06:57 AM PDT INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan keputusan untuk menolak RAPBD 2015 adalah keputusan yang tepat.Sebab jika DPRD DKI memaksakan mengeluarkan peraturan daerah (perda) sebagai landasan hukum RAPBD DKI 2015 justru akan membuat anggota dewan menjadi tersandra.Alasannya proses pembahasan dokumen RAPBD 2015 sangat mendesak sehingga tak ada waktu untuk mengoreksi ulang rincian di RAPBD tersebut."Saya tidak bisa apa-apa lagi, padahal saya sudah mencoba agar ini (RAPBD 2015) pakai perda, tapi saya takut nanti engga ngapa-ngapain dibilang korupsi apa lagi ngapa-ngapain, makanya kita awasi SKPD," kata Prasetio, Senin (23/3/2015).Dia mengatakan, awalnya DPRD sudah membuka diri berdialog dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal pembahasan RAPBD 2015.Hal ini ditunjukkan dengan pertemuan yang dilakukan antara Prasetio dengan Ahok pada Kamis (19/3/2015) lalu.Namun pasca pertemuan itu, Ahok kembali menunjukan sikap yang dianggap tak menghargai sikap DPRD dengan menyerang dewan dengan dugaan-dugaan anggaran siluman."Saya sahabat beliau, saya ngomong baik-baik Kamis, tapi besoknya berubah lagi. Saya takut terus terang saja. Kalau dia bilang ada maling dan rampok tunjuk idungnya termasuk PNS nya. Kita engga tau apa-apa, penanggungjawab anggaran itu kan gub, tapi hak kita kok mau dipotong-potong," tandasnya.Pras menyayangkan sikap Ahok yang terlalu keras terhadap anggota dewan. Sebab dengan itu, Ahok tak memiliki komunikasi yang baik dengan DPRD. [ton]

Soal SK Menkumham, Golkar Kubu Ical Tunggu PTUN Posted: 23 Mar 2015 06:46 AM PDT Soal SK Menkumham, Golkar Kubu Ical Tunggu PTUN Oleh : Dedy Helsyanto | Senin, 23 Maret 2015 | 20:46 WIB Berita Terkait Agung Laksono Potong Tumpeng di Syukuran Golkar Wayang Kulit Warnai Syukuran Golkar SK Menkumham, Agung Laksono: Ini Kado Terindah Golkar Riau Belum Akui Agung Laksono Golkar Kubu Ical: Laoly Membangunkan Macan Tidur Wakil Ketua Umum DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Nurdin Halid INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Nurdin Halid mengaku tak terkejut dengan SK Menkumham yang telah keluar untuk mengesahkan DPP Golkar kubu Agung Laksono.Menurutnya yang musti dilihat sekarang adalah proses hukumnya, dimana kubunya telah mengajukan gugatan untuk Menkumham di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Nurdin mengaku berkas gugatan kubunya telah masuk ke PTUN dengan nomor registrasi 62/G/2015/PTUN Jakarta."Dengan digugat ke PTUN, maka SK (Menkumham untuk kubu Agung Laksono) itu tidak berlaku. Karena ini sifatnya kan administratif," ujarnya, Senin (23/3/2015).Karena SK untuk Agung sudah digugat dan menyebabkan kepengurusannya juga tidak sah, maka menurut Nurdin kepengurusan yang berlaku ialah kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau 2009. Dimana kepengurusan tersebut dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) nya."Jadi teman-teman di daerah tak perlu gusar. Ini kita mau membuktikan kebenaran," katanya.Diketahui kubu Agung Laksono hari ini pun melakukan manuver politis dengan mengadakan acara syukuran dan selamatan atas disahkan kepengurusannya oleh Menkumham di DPP Golkar. Pada acara itu, kubu Agung mengundang Wakil Presiden dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla serta para petinggi partai politik yang ada. [ton] Berita Terkait Lainnya 'Revolusi' Damai Ala Golkar Hasyim Muzadi tak Setuju Koruptor Dapat Remisi Titiek Soeharto: Menkumham Jangan Sembrono Kader Golkar Jaga Ketat Gedung DPD Sumsel Golkar Kubu Agung belum Tentu Pertahankan Novanto

Bio Paulin Jadi WNI, Pemain Persipura Bersyukur Posted: 23 Mar 2015 06:44 AM PDT INILAHCOM, Jakarta - Bio Paulin, resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah mengucapkan sumpah di Papua, Senin (23/3/2015) pagi tadi. Bio Paulin resmi menjadi WNI setelah beberapa tahun berjuang mendapatkannya dan akhirnya Presiden Joko Widodo merestuinya. Para pemain sepakbola di Tanah air pun tak lupa memberikan ucapan selamat kepada pemain yang kini merumput bersama Persipura Jayapura itu. Adalah Ruben Sanadi teman satu tim Bio Paulin di Mutiara Hitam yang mengaku ikut bahagia dengan status baru Bio Paulin sebagai WNI. "Selamat Bio Paulin, semoga menjadi warga negara yang baik. Yang pasti dia kan pemain bola, semoga bisa segera membela timnas karena dia pemain berkualitas," kata Ruben Sanadi kepada INILAHCOM, Senin (23/3/2015). Bukan hanya Ruben, mantan teman satu timnya yaitu Yo Jae-Hoon pun tak lupa mengucapkan selamat. Yo Jae Hoon mengatakan dengan menjadi WNI maka Bio berpeluang menjadi pesepakbola lokal berkualitas. "Selamat ya, mudah-mudahan semakin berprestasi bersama Persipura. Saya senang mendengar kabar bahagia ini," tuturnya.

DKI Hibah Rp 1,2 T untuk Pembangunan Waduk Ciawi Posted: 23 Mar 2015 06:42 AM PDT DKI Hibah Rp 1,2 T untuk Pembangunan Waduk Ciawi Warga Minta Ganti Rugi Waduk Ciawi 10 Kali Lipat Percepat Pembebasan Lahan Waduk Ciawi Waduk Ciawi akan Dilengkapi Normalisasi Situ INILAHCOM, Bogor - Pertemuan antar kepala daerah di Bendung Katulampa setahun lalu sepakat pembangunan waduk Ciawi merupakan salah satu solusi penanganan banjir di Jakarta. Kini rencana pembangunan waduk tersebut sudah memasuki tahapan menyelesaikan visibilitas studi. Dana hibah yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta ke Pemkab Bogor mencapai angka Rp 1,2 triliun. Direncanakan pembangunan megaproyek mengantisipasi banjir Jakarta mulai dilakukan 2016 mendatang. Untuk tahun ini dicanangkan menyelesaikan pembebasan lahan di dua lokasi waduk yang akan dibuat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Sarifah Sofiah mengatakan, pembangunan waduk ini sudah measuk ke dalam revisi Raperda Rencana Tata Ruang dan Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor. "Pembangunan waduk sudah kita masukan ke dalam revisi raperda. Nantinya proyek ini akan dibiayai dan pembangunnya oleh Pemprov DKI serta Kementerian Pekerjaan Umum," jelas Sarifah, Senin (23/3). Proyek ini dikatakan Sarifah sudah melalui tahap desain DED oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Target kegiatan pembangunan waduk di Ciawi dan Megamendung akan dimulai 2016 mendatang. "Untuk tahun ini kita ditargetkan melakukan pembebasan lahan seluas 14 hektare. Kucuran dana untuk pembebasan lahan ini dialokasikan sebesar Rp 200 miliar," paparnya. Pembebasan lahan ini akan menjadi perhatian utama dari Pemkab Bogor untuk mewujudkan pembuatan waduk ini. Sebab bila pembebasan sampai molor, bisa berpengaruh kepada pelaksanaan kontruksi yang sudah dijadwalkan Kementerian Pekerjaan Umum. "Jadi, apabila pembebasan lahan tersebut bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun berarti pemasangan konstruksinya akan tepat waktu. Tapi kalau misalkan di lapangan terjadi kendala, sudah bisa dipastikan akan mengalami penundaan," jelasnya. Pembuatan waduk ini direncanakan dibuat di dua lokasi. Masing-masing Waduk Cipayung di Kecamatan Megamendung dan Waduk Ciawi di Kecamatan Ciawi. Dalam pembangunan waduk ini, Pemkab Bogor diminta segera melakukan sosialisasi terkait rencana pembebasan lahan yang dibutuhkan. Sesuai UU No 12/2012, instansi yang membutuhkan tanah memberitahukan kepada kepala daerah terkait untuk rencana pembebasan lahan. Menyikapi itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya terkait pembebasan lahan. "Kita sudah diminta melakukan sosialisasi sehubungan proyek tersebut. Pembebasan lahan memang menjadi kunci utama dimulainya pembangunan waduk ini," jelas Nurhayanti. Dalam kesempatan tersebut, Nurhayanti pun meminta agar mengantisipasi para calo berkeliaran. Camat dan kepala desa diminta agar segera mewaspadai makelar tanah, sebab mereka akan menjadi penghalang program pembebasan lahan. "Saya mengintruksikan camat dan kades untuk membatasi ruang gerak calo di lahan yang akan digunakan pembangunan waduk ini," paparnya. [hus]

You are subscribed to email updates from Inilah.com - Terkini To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States