news.detik |
- Hadiah HUT RI, Menteri Susi Ledakkan 38 Kapal Asing Pencuri Ikan
- Tim Kejagung Mulai Bergerak ke Medan Lacak Aliran Bansos Pemprov Sumut
- Kapolda Papua: 42 Keluarga Sudah Lapor untuk Identifikasi Korban, Kurang 12
- Kantongi Bukti Dugaan Kartel Sapi, KPPU Akan Panggil Feedloter
- PDIP: Reshuffle Itu Bukan Serial, Tapi Berdasarkan Kebutuhan
- Ribut dengan Pasangan Terbukti Memicu Konsumsi Makanan Tak Sehat
| Hadiah HUT RI, Menteri Susi Ledakkan 38 Kapal Asing Pencuri Ikan Posted: 18 Aug 2015 02:05 AM PDT Jakarta -Sehari usai peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-70, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan 38 kapal pelaku illegal fishing atau kapal asing pecuri ikan. Untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan itu, KKP menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan aparat penegak hukum lainnya. Kapal ditenggelamkan dengan menggunakan dinamit berdaya ledak rendah, sehingga kondisi kapal tetap terjaga dan dapat berfungsi menjadi rumpon di lokasi penenggelaman. Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menjelaskan penenggelaman kapal tersebut sebagai momentum penting dalam mengukuhkan kedaulatan atas wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi penenggelaman ini juga sebagai efek gentar bagi para pelaku illegal fishing. "Kedaulatan atas laut kita menjadi salah satu kunci, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa", tutur Susi dalam siaran pers kepada detikFinance, Selasa (18/8/2015). Kapal-kapal tersebut, ujar Susi, ditenggelamkan secara bersama-sama dari berbagai lokasi berbeda pada tanggal 18 Agustus 2015. KKP melakukan penenggelaman di Perairan Pontianak sebanyak 15 kapal, Perairan Bitung sebanyak 8 kapal, dan Perairan Belawan sebanyak 3 kapal. Sedangkan TNI AL menenggelamkan dari lokasi yang berbeda, yaitu Perairan Ranai sebanyak 5 kapal, Perairan Tarempa sebanyak 3 kapal, dan Perairan Tarakan sebanyak 4 kapal. Kapal yang ditenggelamkan tersebut merupakan kapal-kapal yang ditangkap oleh KKP sebanyak 21 unit, TNI AL sebanyak 12 kapal unit, dan POLRI sebanyak 5 unit. Susi menambahkan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang dipersatukan oleh laut sudah selayaknya bisa berdaulat atas dua pertiga wilayah perairannya. KKP bersama segenap elemen bangsa seperti TNI AL, POLRI, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya harus bersinergi untuk menjaga perairan dan menegakkan hukum di laut. Next (feb/feb)Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com  |
| Tim Kejagung Mulai Bergerak ke Medan Lacak Aliran Bansos Pemprov Sumut Posted: 18 Aug 2015 02:03 AM PDT
Tim Kejagung tiba di kantor Kejari Medan sekitar pukul 10.00 WIB, Selasa (18/8/2015). Mereka terlihat berbincang dengan pegawai Kejari di ruang jaksa fungsional. Ada tumpukan map di ruangan tersebut. Kajari Medan Syamsuri mengaku tidak tahu materi dan kegiatan tim Kejagung. Menurut dia, Kejari Medan hanya kebagian tempat saja. "Tim Kejagung berjumlah 10 orang. Kita sediakan tempat untuk pemeriksaan bansos," kata Syamsuri di kantornya, Selasa (18/8/2015). "Saya tak tahu di mana saja tim Kejagung memeriksa," sambung Syamsuri. Informasi yang dihimpun, rencananya tim Kejagung akan berada di Medan selama 2 sampai 3 hari. Mereka sampai di Medan pada Senin (17/8) kemarin. Kasus bansos 2011-2013 ini menyeret sejumlah nama. Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho yang saat ini ditahan di Rutan Cipinang akan diperiksa. Sedangkan Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi telah diperiksa. Saat diperiksa di Kejagung, Rabu (5/8) lalu, Erry menyebut bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban tentang aliran dana bansos itu. Dia mengaku aliran dana bansos sudah bergulir sebelum dia menjabat sebagai wakil gubernur. Erry mengaku tidak ingat lembaga yang menerima dana bansos. Berdasarkan laporan BPK, dana bansos untuk tahun 2011-2013 mencapai Rp 98 miliar tapi Erry menyebut hanya sekitar Rp 50 miliar. Selain Wagub Tengku Erry Nuradi, jaksa penyidik telah memeriksa 24 saksi seperti Sekretaris Daerah Sumut Hasban Ritonga, eks Sekda Sumut Nurdin Lubis, eks Kabiro Keuangan Sumut Baharudin Siagian, Asisten Pemerintah Sumut Silain Hasiloan, eks Kabiro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekda Sumut Sakhira Zandi, eks Kadis Pendidikan Sumut Syaif Syafri, eks Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumut Hidayati dan eks Kadis Kelautan dan Perikanan Sumut Zulkarnain. Gubernur nonaktif Gatot dijadwalkan diperiksa ulang. Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, di program "Reportase Sore" TRANS TV, Senin sampai Jumat mulai pukul 14.30 - 15.00 WIB |
| Kapolda Papua: 42 Keluarga Sudah Lapor untuk Identifikasi Korban, Kurang 12 Posted: 18 Aug 2015 01:57 AM PDT Jakarta - Polisi sudah menerima laporan dari 42 keluarga korban pesawat Trigana Air untuk proses idetifikasi. Dari total manifes pesawat yang berjumlah 54 itu masih kurang 12 keluarga. "Terkait tugas kami identifikasi, tercatat 42 pihak keluarga yang baru melapor terkait upaya identifikasi korban. Mungkin kurang 10 atau 12 yang kita perlukan dari keluarga data ciri korban, itu sangat membantu," kata Kapolda Papua Brigjen Paulus Waterpauw kepada wartawan di Base Ops Lanud Jayapura, Selasa (18/8/2015). Paulus berharap 12 keluarga segera melapor. Dia juga berharap jenazah korban banyak yang utuh agar proses identifikasi berjalan cepat dan lancar. "Prinsipnya siapapun yang menjadi korban, keluarganya silakan melaporkan," ucapnya. Puing pesawat Trigana Air ditemukan di wilayah Okbape, sekitar 14 km dari bandara Oksibil. 54 Orang jenazah yang ditemukan sudah dalam kondisi tidak utuh, dan pesawat pun hancur berantakan menjadi puing-puing. Pesawat Trigana Air ATR 42 dengan nomor penerbangan PK-YRN itu lepas landas dari Bandara Sentani Jayapura pukul 14.22 WIT dengan waktu tiba diperkirakan di Oksibil 15.04 WIT Minggu (16/8/2015). Pesawat mengangkut 49 penumpang dengan 5 awak pesawat. Pesawat itu dilaporkan hilang kontak sejak pukul 15.00 WIT pada Minggu (16/8/2015). Puing pesawat ditemukan Senin kemarin. Pesawat diduga menabrak pohon berkali-kali lalu jatuh. (slh/nrl) Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, di program "Reportase Sore" TRANS TV, Senin sampai Jumat mulai pukul 14.30 - 15.00 WIB |
| Kantongi Bukti Dugaan Kartel Sapi, KPPU Akan Panggil Feedloter Posted: 18 Aug 2015 01:57 AM PDT Jakarta -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan dugaan kuat adanya kartel sapi yang melibatkan feedloter atau perusahaan penggemukan sapi impor. Hal ini setelah KPPU melakukan investigasi ke sejumlah rumah potong hewan (RPH) dan perusahaan penggemukan sapi (feedloter). Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, pihaknya sudah mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup untuk melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. "Bukti-bukti sudah ada, tapi tak bisa diungkap sekarang, nanti saat pengadilan baru bisa diungkap," kata Syarkawi dalam konferensi pers di kantor KPPU, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Syarkawi menuturkan, dugaan kuat sudah terendus saat pihaknya melakukan sidak ke RPH di Semanan, Jakarta Barat, dan feedloter PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) di Tangerang, Banten. "Kita sudah ke rumah potong hewan, seminggu lebaran RPH biasanya bisa potong sampai 30 ekor dalam sehari. Kemudian sampai seminggu lalu hanya ada 8 ekor sapi yang dipotong. Jelas ada pengurangan bertahap. Itu fakta yang bisa dilihat," terang Syarkawi. Syarkawi melanjutkan, setelah bukti dugaan kartel dikantongi, pihaknya baru akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang diduga terlibat. "Siapa-siapa yang diduga terlibat saya tidak bisa beritahu. Pemeriksaan maksimal berlangsung 60 hari kerja, dan bisa diperpanjang 30 hari. Baru majelis hakim musyawarah maksimal 30 hari untuk memutuskan siapa yang bersalah," ujarnya.Next (hen/hen)Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com |
| PDIP: Reshuffle Itu Bukan Serial, Tapi Berdasarkan Kebutuhan Posted: 18 Aug 2015 01:55 AM PDT Jakarta - Presiden Joko Widodo telah melalukan reshuffle terhadap sejumlah menterinya di Kabinet Kerja. PDI Perjuangan melihat reshuffle ini sebagai kebutuhan untuk mendongkrak kinerja pemerintahan menyesuaikan kebutuhan. "Kalaupun terjadi bongkar pasang kabinet itu harus berdasarkan kebutuhan. Jadi, saya tidak mengerti kalau ada wacana mengatakan reshuffle itu harus dibuat serial. Seharusnya reshuffle itu dilakukan atas kebutuhan kabinet," kata Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah di Nusantara IV, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Dia menjelaskan bongkar pasang kabinet diperlukan tapi harus disesuaikan kebutuhannya. Bila ada menteri yang tak sesuai kinerjanya, tak merealisasikan visi misi yang ditetapkan presiden, maka presiden berhak melakukan reshuffle. Menurutnya, hal ini adalah hak prerogatif presiden. "Seharusnya reshuffle itu dilakukan atas kebutuhan kabinet. Kurang perform, kurang mewujudkan visi misi presiden, kurang menjalankan presiden yang layak. Kalau itu kemudian, belum dianggap, menaikan kinerja, belum memperbaiki kinerja, maka presiden merasa memang belum dapat memenuhi keinginannya," sebut anggota Komisi III DPR itu. Lantas, apakah diperlukan reshuflle jilid II? Dia mengingatkan hal itu adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya, sebagai parpol pendukung pemerintahan, PDIP hanya memberikan masukan. "Yang tahu presiden, kita sudah memberikan masukan pendapat ke presiden sebagi partai pemerintah, tapi kan wewenangnya kan ada di presiden. (Reshuffle) bukan istilah serial, episode, reshuflle itu dilakukan berdasarkan kebutuhan," sebutnya. Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, di program "Reportase Sore" TRANS TV, Senin sampai Jumat mulai pukul 14.30 - 15.00 WIB |
| Ribut dengan Pasangan Terbukti Memicu Konsumsi Makanan Tak Sehat Posted: 18 Aug 2015 01:55 AM PDT Pola makan berlebihan dapat dipicu banyak hal, salah satunya kondisi stress. Penelitian terbaru mengungkapkan bertengkar dengan pasangan juga dapat membuat seseorang makan lebih banyak. Jenis makanan yang dikonsumsi cenderung tidak sehat seperti makanan tinggi garam, gula, dan lemak. Bukan hanya merusak hubungan, dampak negatif dari bertengkar dengan pasangan juga memperburuk pola makan seseorang. Ini dibuktikan para peneliti di Universitas Ohio State, Amerika Serikat. Para peneliti mengatakan ketika bertengkar tubuh menghasilkan lebih banyak hormon lapar yaitu ghrelin. Rasa lapar ini hanya terjadi pada orang-orang dengan berat badan normal atau overweight, bukan obesitas. Seperti dilansir dari Daily Mail (18/08/15), para peneliti meminta sejumlah pasangan untuk makan bersama sebelum menyelesaikan konflik dalam hubungan mereka. Setelah itu, mereka mengisi kuesioner tentang diri sendiri dan dimintai sampel darah serta air liurnya. Kedua sampel tersebut diuji untuk mengetahui hormon stress dan jumlah sel imun yang ada dalam tubuh partisipan. Mereka juga diminta melaporkan gejala cemas dan kualitas tidurnya. Hasilnya, para peneliti menemukan adanya hubungan antara stress dalam hubungan dengan pilihan makanan yang buruk. Ini biasanya meliputi jenis makanan yang tinggi lemak, gula, dan garam. Lisa Jaremka selaku pemimpin penelitian mengatakan tidak ada bukti bahwa bertengkar membuat seseorang lapar, namun terdapat korelasi kuat antara keduanya. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memahami korelasi antara hambatan dalam sebuah hubungan dengan masalah kesehatan. Studi sebelumnya menemukan orang yang lapar akan lebih mudah terpancing emosi. Ini karena dalam keadaan lapar, otak kekurangan energi yang diperlukan untuk mengendalikan diri. (odi/adr) |
| You are subscribed to email updates from news.detik To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Posting Komentar