Inilah.com - Terkini |
- Yusril: Menkumham-Agung jangan Pakai Ilmu Plintir
- Honda HR-V Kembali Jadi Produk Terlaris Honda
- Kongres Pastikan Mengukuhkan Mega jadi Ketum PDIP
- Taufiqurrahman: Keputusan Jokowi Cocok
- Gerindra-PPP Dorong DPRD DKI Ajukan HMP ke Ahok
| Yusril: Menkumham-Agung jangan Pakai Ilmu Plintir Posted: 06 Apr 2015 11:02 AM PDT
Kuasa Hukum Partai Golkar versi Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra - (Foto: inilahcom)INILAHCOM, Jakarta - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie alias Ical meminta agar kubu Agung Laksono dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tidak menafsirkan hukum dengan ilmu 'plintir'. Kuasa Hukum Partai Golkar versi Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemahaman hukum harus dilakukan dengan ilmu hukum. "Pahami putusan hukum itu dengan ilmu hukum, jangan pakai ilmu plintir. Ilmu plintir ini isinya hanya legitimasi kepentingan sendiri," kata Yusril, melalui rilisnya, Jakarta, Senin (6/4/2015). Menurutnya, putusan hukum itu jelas dan terang maknanya. Sebab, putusan itu harus ditafsir dengan hukum, bukan dengan politik. "Hukum itu ada ilmunya, namanya ilmu hukum. Jangan menafsirkan hukum ikuti logika orang awam yang tidak paham hukum," tegas Yusril.[jat]  |
| Honda HR-V Kembali Jadi Produk Terlaris Honda Posted: 06 Apr 2015 11:01 AM PDT INILAHCOM, Jakarta - Honda HR-V kembali menjadi produk terlaris Honda di bulan Maret 2015. Dari total 13.951 unit mobil Honda yang terjual sepanjang bulan lalu, Honda HR-V memberikan kontribusi sebanyak 5.615 unit. Raihan penjualan Honda HR-V ini meningkat dari bulan sebelumnya yang mencatatkan angka 4.774 unit. Sehingga total penjualan Honda HR-V sepanjang tahun 2015 telah mencapai 12.542 unit. Ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi crossover anyar andalan Honda ini. Setelah memulai pengiriman kepada konsumen pada 24 Januari 2015, dalam waktu singkat Honda HR-V langsung mendapatkan sambutan positif dari konsumen. Terbukti selama dua bulan berturut-turut menjadi produk terlaris Honda. Sementara itu, Honda Brio Satya mencatat peningkatan penjualan dari 1.262 unit di bulan Februari, menjadi 2.797 unit di bulan Maret 2015. Hingga bulan ketiga di tahun 2015, produk LCGC Honda ini telah meraih angka total penjualan sebesar 7.133 unit. Peningkatan penjualan juga diraih New Honda Brio yang berada di segmen City Car. Di Maret lalu, New Honda Brio mencatat penjualan sebesar 1.174 unit, meningkat dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 512 unit. Selain itu, beberapa produk Honda lainnya juga mencatat peningkatan penjualan sepanjang Maret 2015. Honda City mencatat peningkatan penjualan dari 263 unit di Februari 2015 menjadi 272 unit pada Maret 2015. Penjualan Honda Civic juga meningkat dari 89 unit di Februari 2015 menjadi 107 unit pada Maret 2015. Sedangkan Honda Odyssey terjual sebanyak 58 unit di sepanjang Maret 2015, meningkat dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 37 unit. Di luar itu, produk-produk Honda lainnya terus mencatat penjualan yang cukup baik hingga akhir Maret 2015. Honda Mobilio mencatat penjualan sebesar 2.180 unit, lalu ada Honda CR-V dengan 852 unit, Honda Jazz 761 unit, Honda Accord 97 unit, Honda Freed 21 unit, Honda CR-Z 17 unit. "Permintaan konsumen terhadap produk-produk Honda masih tetap tinggi, dimana produk-produk unggulan seperti Honda HR-V, Honda Brio Satya, dan Honda Mobilio terus memberikan kontribusi terhadap total penjualan Honda," ujar Jonfis Fandy, Marketing & Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM) di Jakarta, Senin (6/4/2015). "Kami yakin penjualan akan terus positif di bulan-bulan selanjutnya," imbuhnya. Berikut daftar penjualan mobil Honda sepanjang Maret 2015: - Honda HR-V: 5.615 unit (total penjualan di 2015: 12.542 unit) Secara keseluruhan, jumlah penjualan Honda pada Maret 2015 adalah sebanyak 13.951 unit, dengan total penjualan sebesar 44.488 unit unit sepanjang tahun ini. |
| Kongres Pastikan Mengukuhkan Mega jadi Ketum PDIP Posted: 06 Apr 2015 10:36 AM PDT INILAHCOM, Denpasar - Dukungan para kader dan pengurus DPD serta DPC PDIP terhadap Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri untuk memimpin lima tahun ke depan sudah dipastikan sehingga tinggal pengukuhan pada Kongres IV yang digelar di Sanur, Bali 8-12 April 2015. "Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Semarang sebelumnya telah disepakati tak ada lagi proses pemilihan Ketua Umum DPP PDIP dalam Kongres IV PDIP di Bali, tetapi mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum," kata Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster di Sanur, Senin (6/4/2015). Ia mengatakan partai berlambang banteng moncong putih semakin solid dalam menentukan pemimpin. PDIP sepertinya tidak ingin ambil resiko terjadinya perpecahan dalam internal partai. Dengan rekam jejak politik dan prestasi dibuktikan oleh Megawati yang mampu membawa partai keluar dari masa-masa sulit, sosok putri sang proklamator tersebut dinilai paling tepat untuk menahkodai kembali PDIP untuk lima tahun ke depan. Oleh karena itu, tanggal 10 April 2015 Megawati akan dikukuhkan kembali menjadi ketua Umum pada forum kongres. Koster menegaskan bahwa figur Megawati sangat kuat dan mampu menjaga soliditas segenap kader partai di tengah konstelasi politik, baik nasional maupun daerah yang cukup kuat. Tekanan politik baik internal dan eksternal partai dibutuhkan pemimpin yang tangguh, dan Megawati telah membuktikannya. "Figur Megawati sangat mampu menjaga soliditas partai. Kami tidak melarang kader partai lainnya untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum, tetapi tunjukan dulu prestasi yang ditorehkan kepada partai. Loyalitas Ibu Megawati dalam membangun PDIP sudah dibuktikan," kata Koster yang juga anggota DPR-RI. Koster mengatakan masa-masa sulit pernah dialami PDIP, tetapi berkat kepemimpinan Megawati dan loyalitas membangun partai, PDIP akhirnya mampu memenangkan Pilpres bersama partai koalisi saat mengusung Capres dan Cawapres Joko Widodo Jusuf Kalla. Dalam Kongres PDIP, lanjut Koster, porsi pembahasan dalam forum kongres lebih didominasi membahas mengenai program-program yang bertujuan untuk pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sedangkan porsi untuk pembahasan internal partai dalam forum kongres nanti dikurangi. "Dalam forum kongres, sebanyak 60 persen akan membahas mengenai kontribusi partai dalam membangun masayarakat dan bangsa. Sedangkan 40 persen baru membahas mengenai internal partai," ucap politikus asal Semiran, Kabupaten Buleleng. Kongres PDIP kali ini berbeda dengan kongres partai sebelumnya. Yang berbeda, lanjut Koster adalah akan dirumuskan program-program pembangunan bangsa baik nasional maupun daerah yang kemudian akan menjadi rekomendasi untuk dijalankan usai kongres. "Konsep pembangunan bagi masyarakat dan bangsa akan dibahas oleh kader partai dalam forum kongres. Kemudian menjadi rekomendasi untuk disuarakan kader partai, baik nasional dan daerah sebagai wujud kongkrit kontribusi partai kepada masyarakat dan bangsa," katanya.[tar] |
| Taufiqurrahman: Keputusan Jokowi Cocok Posted: 06 Apr 2015 10:14 AM PDT INILAHCOM, Jakarta - Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri mengatakan bahwa keputusan Presiden Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) terbaru tentang Fasilitas Uang Muka Mobil Pejabat Negara adalah cocok. "Cocok karena sudah tidak relevan dengan tujuan awal untuk membantu pejabat negara," ujar Taufiq melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (6/4/2015). Taufiq berpendapat bahwa para pejabat negara sudah mendapatkan fasilitas mobil mewah, sehingga bantuan uang muka tersebut sesungguhnya tidak lagi diperlukan. "Bagi penerimanya juga bingung karena legal peruntukan bantuan itu untuk beli mobil, tapi untuk beli mobil kan sudah ada mobil," ujar dia. Lebih lanjut Taufiq kemudian menyebutkan bila bantuan uang tersebut dipergunakan untuk peruntukan yang lain maka tentu akan bertentangan dengan tujuan Keppres. "Maka saya katakan sebaiknya nggak usah ada bantuan itu," kata Taufiq. Sebelumnya Perubahan Perpres Nomor 68/2010 tentang Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan yang ditandatangani Jokowi pada 20 Maret 2015. Berdasar Perpres itu, pemerintah menaikkan tunjangan uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan menjadi Rp210,89 juta dari semula Rp116,5 juta. Kemudian pada Senin (6/4) Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan agar Peraturan Presiden (Perpres) terbaru tentang Fasilitas Uang Muka Mobil Pejabat Negara tersebut dicabut. Ia menyebutkan dalam jangka waktu tiga bulan terakhir ada dinamika yang membuat rumusan awal tidak sesuai dengan konteks dinamika yang sekarang sedang berjalan. "Ini bukan kesalahan prosedur, ini karena konteks perekonomian di masyarakat sehingga harus dipertimbangkan dalam implementasinya," katanya.[tar] |
| Gerindra-PPP Dorong DPRD DKI Ajukan HMP ke Ahok Posted: 06 Apr 2015 10:03 AM PDT INILAHCOM, Jakarta - Tim Angket DPRD DKI Jakarta telah menyampaikan kesimpulannya dalam paripurna terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Tim Angket menyimpulkan, Ahok telah melakukan pelanggaran hukum, karena menyerahkan RAPBD DKI 2015 kepada Mendagri yang bukan berdasarkan hasil pembahasan dengan DPRD. Ahok juga telah melakukan pelanggaran etika yang mengucapkan kata kasar dan kotor di ruang publik dengan bukti dari beberapa media massa. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syarif mengusulkan, agar Hak Angket DPRD DKI Jakarta dikembangkan kepada Hak Menyatakan Pendapat (HMP). "Kami mohon agar ketua (DPRD DKI Jakarta, Prasetio) bisa agendakan untuk pengesahan usul hak menyatakan pendapat," ujar Syarif saat rapat paripurna Tim Angket di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2015). Dia mengungkapkan untuk meningkatkan kepada hak menyatakan pendapat, sudah ada beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang mendukungnya. Dukungan itu lanjut Syarif diberikan melalui tanda-tangan para anggota dewan. "Kami sudah dapatkan tanda tangan lebih dari 20 orang," katanya. Dengan nada yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Haji Lunggana menyatakan fraksinya juga akan mendukung hak menyatakan pendapat. Ia mengaku tidak mempermasalahkan apabila ada fraksi di DPRD lainnya yang tidak mendukung hak ini. "Apabila tersisa satu fraksi yang mengajukan hak menyatakan pendapat, itu bisa dipastikan adalah fraksi PPP," tandasnya.[jat] |
| You are subscribed to email updates from Inilah.com - Terkini To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Posting Komentar